LUBUKLINGGAU – Kesepakatan mengenai perencanaan anggaran daerah tahun 2027 berhasil dicapai DPRD Kota Lubuk Linggau bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau. Kedua lembaga menyetujui dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai acuan awal penyusunan APBD tahun mendatang.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau yang berlangsung pada Senin (16/11/2026). Kesepakatan ditandai melalui penandatanganan dokumen bersama setelah melewati proses pembahasan antara unsur legislatif dan eksekutif.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Yulian Effendi. Hadir pula Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rustam Effendi, bersama anggota DPRD, staf ahli wali kota, jajaran asisten, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengenai hasil pembahasan KUA-PPAS APBD 2027. Laporan ini kemudian menjadi bagian dari rangkaian proses menuju persetujuan bersama atas dokumen perencanaan anggaran daerah.
Setelah agenda penyampaian laporan selesai, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan antara DPRD dan pemerintah kota. Melalui persetujuan tersebut, kedua pihak telah menyepakati kerangka kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara yang akan digunakan dalam proses penyusunan APBD 2027.
Ketua DPRD Lubuk Linggau, Yulian Effendi, menjelaskan bahwa paripurna tersebut merupakan tahapan yang telah dijadwalkan setelah dokumen KUA-PPAS disampaikan untuk dibahas bersama jajaran legislatif.
Ia mengatakan, pelaksanaan rapat kali ini difokuskan pada penyampaian hasil pembahasan Banggar sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Sehingga hari ini dijadwalkan mendengarkan hasil laporan Badan Anggaran (Banggar), dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Lubuk Linggau dan DPRD Kota Lubuk Linggau terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun 2027,” ungkap Yulian.
Lebih dari sekadar tahapan formal, kesepakatan KUA-PPAS memiliki fungsi penting dalam menentukan kerangka pengelolaan keuangan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah kota dalam merancang kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sekaligus menetapkan prioritas program yang akan didanai melalui APBD.
Keberadaan dokumen tersebut juga menjadi instrumen untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah. Dengan begitu, penyusunan anggaran dapat diarahkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Pasca-persetujuan KUA-PPAS, Pemerintah Kota Lubuk Linggau akan melanjutkan proses penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Tahapan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan dan prosedur penganggaran yang berlaku.
Kesepakatan antara DPRD dan Pemkot Lubuk Linggau ini menjadi pijakan awal dalam merumuskan APBD 2027. Selanjutnya, berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah akan dituangkan dalam dokumen anggaran sesuai tahapan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. ***
Posting Komentar